undang-undang pemerintah

Undang Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2007

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor: 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi...

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006

Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain...

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Kesaksian Korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan,,,

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2004

Undang Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nomor: 39 Tahun 2004

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004

Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekearasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2004

Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja; Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat; Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain; Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2003

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor: 81, Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor: 81, mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 1999

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 1999, tentang Pengesahan ILO Convention Nomor: 105 Conce Ning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa). Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang tentang Pengesahan ILO Convetion Nomor: 105 Cercerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa). Dalam Pasal 1 mengesahkan ILO Convention Nomor:105 Conceming the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini...

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1999

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor: 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1999

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 1999, tentang Pengesahan International Convetion on the Eliminnation of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusiasebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, Pemerintahan, dan setiap orang demikehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia...

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1956

Tentang Retifikasi Konvensi ILO Nomor: 98, mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama (Tambahan Lembaran Negara No. 42 tahun 1956). Konperensi organisasi perburuhan internasional. Setelah disidangkan di Jenewa oleh badan pimpinan kantor perburuhan internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang termasuk acara keempat dari agenda sidang, dan setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk konvensi internasional, menerima pada tanggal 1 Juli tahun 1949 konvensi di bawah ini, yang dapat disebut konvensi mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama 1949...

Undang Undang Nomor: 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor: 138

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor: 138, mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara No. 56 tahun 1999). Setelah disidangkan di Jenewa oleh badan pimpinan kantor perburuhan internasional, dan setelah bertemu dalam sidangnya yang kelima puluh delapan pada tanggal 6 Juni 1973, dan setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja, yang tercantum dalam butir keempat dari agenda sidang, dan memperhatikan syarat-syarat dari Konvensi Usia Minimum (Industri) tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut) tahun 1920, Konvensi Usia Minimum (Pertanian) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (Penghias dan Juru Api) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan non Industri) tahun 1932, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (laut) tahun 1936, Konvensi (revisi) Usia Minimum (Pekerjaan non Industri) tahun 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan) tahun 1959 dan Konvensi Usia Minimum (Kerja di Bawah Tanah) tahun 1965 ...